Politik Kelaparan dan Pembangunan: Review Sosiologis Mengenai Wacana Pembangunan India (Kelompok 4)

Nama Kelompok 4:

1.      Putra Igeng Apriono         115120100111004

2.      Ranni Syndita Kusuma     115120100111031

3.      Lisa Hajjar Saptarea        115120101111008

4.      Ismiasih Wahyu Ulfiani     115120101111024

5.      Dyan Oktavianti               115120101111028

6.      Jironah Rosyidah              115120107111014

7.      Andina Dwi Wulandari     115120107111038

Politik Kelaparan dan Pembangunan: Review Sosiologis Mengenai Wacana Pembangunan India

Dalam ulasan tulisan yang bertajuk politik kelaparan dan pembangunan ini menyajikan bagaimana pada akhirnya kesenjangan pada kelompok masyarakat yang ada di India dapat semakin terlihat. Kemiskinan dan kelaparan tak bisa terlepas dari sebuah perencanaan pembangunan. Berbicara mengenai kemiskinan dan juga kelaparan, tentunya tak bisa dipisahkan dengan permasalahan lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan juga kesadaran sosial masyarakat India sendiri.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar adalah kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan tidak hanya terjadi di dalam negara yang perekonomiannya kurang menyokong kebutuhan masyarakat, tetapi juga bisa terjadi dalam negara dengan pertumbuhan perekonomian yang cepat, salah satunya adalah India. Permasalahan yang terjadi di India berkaitan dengan kemiskinan dan kelaparan adalah gizi buruk, karena sekitar 42% anak-anak dibawah umur lima tahun mengalami kelaparan hingga akhirnya gizi buruk. Menanggapi hal tersebut nampaknya pemerintah India mengambil langkah dalam menangani gizi buruk tersebut yakni dengan mendirikan FCI (Food Corporation India), amat disayangkan bahwa sekitar 50.000 ton stok makanan rusak akibat fasilitas penyimpanan yang tidak memadai. Masalah kelaparan di India menjadi sebuah tantangan yang berkaitan dengan pembangunan di India. Karena kelaparan di India merupakan permasalahan yang serius yang harus segera ditangani. Hal ini begitu mengherankan, ketika ekonomi India berkembang dalam pasar global namun India juga tidak bisa melakukan pemberantasan terhadap permasalahan kelaparan yang ada. hal inilah yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai ketimpangan-ketimpangan sosial, kemauan politik, tata pemerintahan yang baik, juga tentang inisiatif pembangunan.

Konsep Pengembangan dan Kelaparan

Masalah kelaparan merupakan masalah yang mencolok yang sedang dihadapi oleh masyarakat India. Adanya masalah kemiskinan dan kelaparan dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat pendidikan yang rendah, tingginya tingkat tahayul, kurangnya kesadaran, sistem kasta, ketimpangan distribusi kekayaan, dan terus meningkatnya populasi. Masalah kelaparan yang sedang dialami oleh masyarakat India, muncul sebuah wacana pembangunan yang digunakan untuk mengatasi atau mengurangi masalah kelaparan dan kemiskinan yang sedang terjadi pada masyarakat India, jadi munculnya wacana pembangunan yaitu untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Menurut sebuah dokumen PBB 1975, pembangunan bertujuan untuk mendapatkan sebuah keadilan dalam segala hal yaitu mendapatkan keadilan tentang distribusi dari pendapatan dan kekayaan, mengentaskan kemiskinan, memaksimalkan kerja produktif, dan memperluas serta meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan dan kesejahteraan sosial untuk dirampas dan kurang beruntung individu, kelompok dan komunitas perikanan.

Paradigma terhadap pembangunan Barat yang dominan yaitu melihat pada “pertumbuhan ekonomi”, ketika hal ini di terapkan dalam konteks sosial India dan berpusat pada Barat. Tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan di India juga memakai model yang dominan dari Barat. Gagasan pembangunan diyakini cukup potensi untuk memberikan jalan keluar bagi masyarakat India tentang masalah kelaparan dan kemiskinan, dan dengan menggunakan “stuktur kepercayaan” yang selalu diambil dan diberikan. Pada kenyataannya para ilmuwan sosial berpendapat bahwa ekonomi relatif cukup berhasil dalam melihat dan menangkap daerah yang mengalami sebuah masalah. Dari hal ini akibatnya yaitu bahwa perspektif ekonomi dalam pembangunan telah dominan bagi seluruh dunia, termasuk India untuk memperbaiki atau setidaknya mengurangi masalah kemiskinan dan kelaparan. Kelaparan bisa menjadi hasil yang potensial tergantung situasi, bentuk kelaparan secara intrinsik berhubungan dengan kondisi masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat India.

Menurut Amartya Sen, kelaparan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, satu adalah "kelaparan akut" dan yang kedua adalah "kelaparan kronis". Kelaparan akut yaitu kelaparan yang dialami oleh individu yang disebabkan karena bergantung pada kelas sosial ekonomi. Sedangkan kelaparan kronis yaitu dimana masyarakat terlibat langsung dalam proses produksi pangan langsung yang ada di india (Sen 1991). Jean Dreze menjelaskan bahwa di India itu banyak pangan yang dapat di konsumsi namun masih ada yang kelaparan di negara India, hal ini disebabkan karena ada ketimpangan distribusi pangan (Dreze, 2003, 2004).

Status ekonomi pada intinya digunakan untuk mengidentifikasi istilah miskin dan telah menjadi praktek yang didirikan dalam wacana pembangunan di India. Tidak hanya faktor ekonomi saja yang memberikan kita tentang pemahaman kemiskinan dan situasi kelaparan di India, namun terlihat pada perbedaan tempat tinggal antara orang desa dengan kota, orang yang tinggal di lahan yang basah dan lahan kering, perbedaan gender, dan yang paling penting perbedaan antara kasta bawah dan kasta atas. Untuk  melihat orang miskin tidak bisa dilihat hanya terbatas pada lahan yang kering dan lahan basah karena kehadiran mereka sama-sama berasal dari daerah sawah. Semua manusia tidak ada yang menginginkan dirinya untuk berada pada keadaan yang kekurangan atau miskin atau kelaparan kecuali karena sebuah paksaan yang menjadikan mereka untuk kelaparan. Dalam India terdapat politik India yang mempunyai visi misi untuk mengurangi atau mengatasi masalah kemiskinan, namun pada kenyataannya adanya politik di India tidak sama sekali tidak dibahas atau tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan yang ada di India.

Politik Kelaparan dan Sejarah Pengkhianatan

Reformasi Tanah

Pada saat India merdeka, pertanian merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah India di pedesaan dengan memberikan tanah kepada masyarakat pedesaan setelah melakukan sensus pertanian. Reformasi tanah ini dimulai dari tahun 1960 dengan peraturan sewa pada kepemilikan lahan yang seharusnya dapat mengurangi perkebunan-perkebunan besar yang mana hanya dimiliki oleh seorang tuan tanah saja. Hal ini akan mengurangi kesenjangan sosial antara tuan tanah dengan masyarakat miskin serta memberikan solusi untuk mengurangi kelaparan yang terjadi di India. Tapi pada kenyataannya sistem politik yang ada di India malah menguntungkan para tuan tanah yang ada di India dan pemerintah India tidak mampu mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini.

Alasan yang paling mencolok dan menonjol di balik kegagalan implementasi reformasi tanah adalah munculnya kasta pemilik ke lobi politik yang kuat atau kekuatan di India pasca-merdeka dengan niat yang kuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Tuan tanah juga memiliki peran signifikan dalam perpolitikan di negara India, tuan tanah memiliki kasta untuk dapat memanipulasi proses pelaksanaan mengalahkan kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat merusak dominasi sosial, ekonomi politik, dan kepemilikan lahan. Karena adanya celah ini menyebabkan tuan tanah di India bisa mengelola untuk mempertahankan kepemilikan tanah mereka melalui nama Binami. Ia percaya bahwa pejabat pemerintah yang terlibat dalam penegakan langit-langit lahan tindakan yang cukup sering mendukung tuan tanah. Perhubungan antara Tuan tanah, birokrasi India, dan kelas politik berdiri bersatu melawan pelaksanaan reformasi tanah, sebagai akibat ukuran besar lahan kepemilikan berkurang hanya pada catatan pemerintah tapi tidak dalam kenyataan.

Secara keseluruhan, setelah kemerdekaan India harus menghadapi kemiskinan, kesenjangan sosial yang sangat besar antara mayoritas penduduk yang miskin dan milik kasta yang lebih rendah. Inilah yang justru menimbulkan keresahan agraria sebagai proporsi besar lahan pertanian India adalah di tangan beberapa individu terhadap sisanya yang tidak memiliki tanah. Dan tidak lupa, pertanian adalah salah satu di antara sumber utama hidup bagi sebagian besar orang India, yang mengakibatkan eksploitasi buruh sebagai tenaga kerja yang murah tersedia di pasar. "Tanah pertanian" dianggap sebagai sumber pendapatan penting, selain menjadi simbol status sosial yang lebih tinggi.

Lahan pertanian dalam konteks India memiliki potensi untuk meningkatkan status sosial seseorang dengan memberikan beberapa pilihan untuk hidup dan menghasilkan pendapatan. Dalam konteks yang ada ini penegakan peraturan mengenai tanah ini merupakan salah satu tindakan penting bagi rakyat India agar dapat terlepas dari kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Kegagalan India untuk melaksanakan reformasi tanah mengakibatkan mereproduksi sama "hubungan Jajmani" dengan modus yang berbeda dan gaya operasi di bawah sistem politik yang demokratis.

Jajmani System

Karena sistem pembagian kelas social melauli kasta di India masih kental dan masih mempercayai adanya budaya yang banyak dipercayai oleh masyarakat india, maka timbul system reformasi tanah yang bermodus politik disebut dengan Jajmani. Jajmani Sistem adalah ketika adanya hubungan tersebut di dalamnya memunculkan berbagi macam kelompok yang mempunyai interaksi karena memiliki tujuan atas dasar perdagangan baik barang maupun jasa. Sistem Jajmani biasanya masih terjadi di tingkat desa. Seperti misalnya, jika seorang pemilik tanah memiliki hubungan kasta yang baik misal kasta yang tinggi dan kasta rendah hubungan keduanya terlihat baik, maka di dalam hubungan jajmani akan menempati posisi yang istimewa. Sehingga kemurnian dari kasta tinggi akan tetap terjaga dan terhormat. Beberapa pandangan yang memiliki persepektif yang berbeda mengenai Jajmani ini, disamping sebagai stabilitas masyarakat tetapi juga sebagai tindakan eksploitatif. Tindakan eksploitatif ini dapat terlihat pada orang yang memiliki kasta rendah yang memiliki tujuan akan memberikan pelayanan terhadap kasta yang tinggi. Hal itu bisa dilihat dalam bentuk menyediakan buruh pertanian yang dilakukan terus-menerus sesuai dengan genarasi kasta rendah sehingga buruh pertanian yang ada dimasyarakat india memiliki  batasan antara kasta rendah dengan kasta tinggi yang sesuai dengan generasinya.

Revolusi Hijau

Revolusi hijau merupakan suatu proses pembaruan atau pemodernan semua peralatan dan kebutuhan subsistensi pada bidang pertanian. Revolusi hijau ini mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an, dimana pada tahun tersebut revolusi hijau ini dianggap sebagai terobosan baru dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam bidang pertanian khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan kata lain revolusi hijau digalakkan untuk mengatasi kekurangan pangan. FAO (Food Agriculture Organization) ini yang berpendapat bahwa adanya fakta dari kelaparan dan kemiskinan tidak hanya bergantung pada makanan yang tersedia saja, tapi terletak pada sistem distribusi yang disalurkan pada masyarakat. Dari adanya peningkatan produksi pangan yang mungkin pendistribusiannya melalui revolusi hijau bisa memecahkan masalah dari berbagai permasalahan yang muncul seperti kelaparan dan kemiskinan yang ada di India karena revolusi hijau sendiri membawa masyarakat India untuk menuju ke modernisasi.

Meskipun revolusi hijau memiliki misi untuk meningkatkan kebutuhan pangan kepada penduduk India, tetapi disisi lain revolusi hijau nyatanya tidaklah menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam arti lain, revolusi hijau menyisakan suatu permasalahan baru dalam dunia sosial seperti kemiskinan yang justru semakin terlihat jelas. Revolusi hijau merupakan suatu revolusi dalam bidang pertanian dalam jaman modern yang merupakan suatu solusi dari para kaum revolusionis pertanian di bidang pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan penghasilan petani yang digunakan sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Akan tetapi dalam praktek di lapangan program revolusi hijau yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani malah menimbulkan permasalahan baru dalam petani. Permasalahan tersebut malah yang menghambat petani dalam meningkatkan kesejahteraan akibat revolusi hijau tersebut.

Permasalahan  tersebut muncul dari beberapa ranah mulai sosial, teknologi maupun juga ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan para petani. Para tuan tanah menuntut hasil yang maksimal dengan bantuan teknologi sebagai pendukung utama dalam melaksnakan revolusi hijau. Dengan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada tingkat kesejahteraan. Revolusi hijau menghilangkan toleransi antar tuan tanah dan penyewa maupun terhadap buruh yang dituntut  harus memenuhi keinginan tuan tanah. Dhanagare berpendapat bahwa di sebagian besar, revolusi hijau telah gagal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin pedesaan dan berkontribusi besar untuk menurunkan daya beli efektif. Sehingga dari adanya revolusi hijau bukannya meningkatan pendapatan para buruh akan tetapi berdampak sebaliknya malah menurunkan pendapatan akibat dibantu dengan teknologi.

Teknologi merupakan aspek penting dalam mendukung program revolusi hijau yang berkembang di India. Teknologi merupakan alat utama yang digunakan untuk revolusi hijau karena dengan bantuan teknologi diharapkan dapat mempercepat produksi pertanian dan meningkatkan pendapatan para tuan tanah. Akan tetapi tekologi dalam pertanian justru menimbulkan permasalahan baru ketika para buruh mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi tersebut, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana para buruh tani mengalami persaingan dengan teknologi yang berdampak pada kurang bergunanya para buruh akibat kalah bersaing dengan teknologi. Teknologi juga berakibat menimbulkan pengangguran bagi para buruh akibat adanya teknologi. Revolusi hijau telah membawa dampak pengangguran bagi para buruh yang tidak dapat mengendalikan teknologi dan buruh tani yang tersingkir dengan adanya  teknologi karena teknologi telah mengambil alih peran manusia sehingga menimbulkan pengangguran akibat teknologi. Pengangguran diakibatkan adanya revolusi hijau yang lebih menggunakan teknologi daripada manusia.

Ketika terjadi pengangguran akibat teknologi secara tidak langsung menimbulkan dampak kemiskinan yang diakibatkan oleh teknologi. Ketika revolusi hijau berjalan yang mana lebih menekankan pada teknologi daripada manusia mengakibatkan pengangguran yang berdampak pada meningkatkan kemiskinan. Teknologi secara tidak langsung telah menurunkan pendapatan para buruh karena pertanian dibantu dengan teknologi sehingga tidak banyak membutuhkan banyak teknologi manusia.

Masalah sosial, yang seharusnya diselesaikan pada tahun 1960 dan 1970-an, masih ada di India kontemporer. Inilah yang membuat masalah kelaparan lebih kritis dan kompleks karena koneksi tidak terpisahkan dengan hak kepemilikan tanah dan sistem kasta. Revolusi hijau selain membawa dampak pada menimbulkan kemiskinan juga menimbulkan dampak dari kemiskinan yaitu memunculkan suatu kelaparan pada masyarakat India yang telah menjadi masalah sosial yang belum terselesaikan di India. Revolusi hijau seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat India akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya yaitu menimbulkan masalah sosial baru yaitu kemiskinan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah India.

Reformasi Ekonomi

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Reformasi ini muncul karena adanya krisis yang melanda dari berbagai kehidupan masyarakat maupun bernegara. Dengan demikian masyarakat sendiri juga mendukung dengan adanya gerakan reformasi yang dapat ditandai dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal untuk menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan ekonomi sendiri adalah sebuah langkah awal untuk mencapai sebuah kesejahteraan dan kemakmuran dalam mencapai perekonomian yang lebih baik. Dimana ciri masyarakat kelas menengah adalah ingin dan mampu membeli barang dengan kualitas dan nilai tambah semakin tinggi Sehingga kesejahteraan masyarakat pun juga dapat terangkat. Disini adanya reformasi ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi masalah – masalah ekonomi itu sendiri.

Banyaknya hambatan atau masalah – masalah ekonomi yang dihadapi negara menjadi salah satu aspek yang cukup penting dalam melakukan reformasi ekonomi. Seperti kurangnya kapabilitas industri di dalam negeri, disebabkan sejumlah aspek. Misalnya, ketersediaan infrastruktur konektivitas, baik digital maupun fisik. Kemudian, manajemen energi domestik, terlebih permintaan domestik meningkat yang akhirnya mesti dipenuhi dari impor. Akhirnya memperberat defisit neraca transaksi berjalan. Disini juga akan menjadikan negara bergantung dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan. Reformasi ekonomi yang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk melepaskan kekuatan kewirausahaan dari belenggu kontrol pemerintah dan peraturan negara.

Tingginya angka kemiskinan di tahun 1980-an telah meningkatkan pentingnya orientasi terhadap kelaparan bebas India. Yang paling memilah hasil dari pelaksanaan reformasi ekonomi adalah tingkat yang lebih tinggi dari pertumbuhan, pembesaran potensi lapangan kerja, pengurangan penduduk di bawah garis kemiskinan (BPL), promosi kesetaraan dan pengurangan kesenjangan antar daerah. Dampak dari reformasi ekonomi adalah, di satu sisi dianggap sebagai pencapaian penting dari reformasi ekonomi dalam masyarakat India, yang berhasil menciptakan pemenang dan pecundang sebagai perpanjangan tangan dari sistem sosial India yang bekerja dalam mendukung beberapa dan melawan mayoritas (Tandon, 2003).  Dengan tercapainya reformasi ekonomi tersebut dengan harapan masyarakat akan dapat bisa mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan tidak bergantung dengan negara lain, melainkan dengan hasil dari dalam negeri yang dapat dikelola menjadi sebuah hasil untuk pencapaian kesejahteraan.

Kesimpulan

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang telah dihadapi oleh setiap negara, terutama di kota-kota besar. Masalah kemiskinan dan kelaparan bisa terjadi pada negara dengan pertumbuhan perekonomian yang sangat cepat, salah satunya adalah India. Munculnya partai politik sebagai pusat kekuasaan menjadi salah satu faktor untuk menentukan program yang bertujuan pada pengurangan kelaparan. Namun hal itu tidak terjadi dan permasalahan mengenai kemiskinan serta kalaparan masih tetap ada. Keterlibatan politik untuk mencanangkan sebuah pembangunan hanya menggunakan permasalahan kelaparan dan kemiskinan sebagai sebuah kunci tapi tidak ada niat untuk memberantas dan menghapusnya. Terbukti pada beberapa tindakan yang dilakukan yaitu reformasi tanah, revolusi hijau dan reformasi ekonomi yang justru terus membuat pihak yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.